Cagub Cawal Ngabdi Sebuah Fenomena Baru

Figur Cawal, Cagub Maupun Capres mapan dan ngabdi serta punya nilai moralnya bagus, diera pilihan langsung sekarang sudah harus jadi prioritas, jadi seorang pejabat baik walikota, gubernur maupun presiden harus mapan terlebih dahulu. Sehingga mereka tak sampai melakukan tindakan tak terpuji, dengan melakukan korupsi seperti yang kerap terjadi. Kalau mereka sudah kaya, mereka akan bisa mengabdikan diri pada rakyatnya dengan sepenuhnya. Bagaimana mau mimpin rakyat, kalau kehidupan para calon walikota, gubernur maupu presiden sudah susah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja sudah cukup payah..
Mungkin kita bisa mengaca dibeberapa Negara maju seperti halnya Negara Amerika, bahwa untuk menjadi seorang presiden secara financial mereka sudah cukup, sehingga tak ada kata lain untuk memimpin satu daerah baik Negara bagian maupun presiden mereka tak lain tujuanya hanya untuk mengabdi….. mengabdi….. dan mengabdi, jadi bukan untuk korupsi…. Korupsi…. Korupsi menumpuk harta pribadi. Tentunya untuk menuju kursi panas setingkat walikota saja setidaknya minimal 5 hingga 15 Milyar rupiah harus mereka kantongi, belum juga Gubernur bisa sampai 100 Milyar yang harus mereka siapkan. Kalau calon tak siap dengan anggaran maka mereka akan mencari-cari penyandang dana atau funding yang nantinya akan bisa berbuat apapun terhadap kepala daerah, minta proyek atau minta asset kota yang sebanding dengan dana yang mereka keluarkan.
Tentunya rakyat sekarang sudah cukup cerdas, bahwa bila seorang pimpinann daerah tidak mumpuni dan tak pantas lagi untuk jadi pimpinajn daerah tak akan dipilih lagi, karena ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri. Tak beda dalam mencari pasangan istri. Bebet, bobot harus juga diperhatikan , sehingga kita tak salah pilih, milih kucing dalam karung. Tentunya sebagai pimpinan daerah mereka harus lebih dari yang dipimpin, baik aspek moral, financial maupun aspek intelektualnya, sehingga akan bisa membawah kotanya lebih baik.
Kalau salah pilih yang akan terjadi hanya mengelus dada, karena tak mampu berbuat apa-apa, dan hanya bisa berkata loh kok begini… lo kok begitu, hanya bisa begitu saja. Secara tak sadar kalau kita salah pilih pimpinan dan tak mau tau dengan karakter pimpinan tersebut yang terjadi hanya sebuah kekecewaan. Kenapa asset kota kita habis, kenapa lingkungan kita rusak, kenapa iklim kota jadi panas, kenapa kemacetan dimana-mana, kenapa citra kota jadi berubah, kenapa tak ada aturan yang jelas dalam iklim usaha dan sebagainya… dan sebagainya. Sebelum kita menggerutu mari kita cermati…. Calon calon pimpinan kita, mulai dari persoalan yang terkecil hingga gaya dan karakter kepemimpinannya. Sehingga kita tak sampai terperosok dalam kekecewaan dan kekesalan yang mendalam. (****)

Berebut Tumpeng N1

Kota Malang yang merupakan buminnya kera ngalam ini mulai mencari pimpinan daerah. Tentunya bumi arema (arek Malang red) ini harus bisa dipimpin orang yang nafasnya seperti warga arema. Tentunya cari pimpinan tidak hanya bisamengeruk kekayaan dari bumi arema saja. Sehingga uang rakyat yang notabene diberikan melalui pajak pada daerah, hingga terwujud Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa dikembalikanke rakyat lagi, bukan untuk memperbesar perut para pejabat. Tentunya masyarakat harus bisa jeli dan waspodo, mana calon walikota yang memang benar memikirkan kemajuan kota Malang.Bukan hanya mengeruk kekayaan selanjutnya dibawah pensiun kedaerahnya.
Tentunya untuk memilih figur tidak mudah, karena yang cukup berperan saat ini yang menyodorkan calon adalah partai politik. Tentunya yang tahu persis baik buruknya, atau busuknyacalon walikota adalah partai politik.Karena rakyat walaupun melakukan pilihan langsung tidak bisa mengikuti proses awal dalam penggodokan calon. Parpol yang memiliki anggota dewan penuhlah yang akan mencarikan figur. Tentunya tanggung jawab moral yang diemban parpol, kalau sampai menyodorkan Cawal busuk. Rakyat selalu kebagian milih yang terbaik dari yang terjelek, sehingga tak pernah memilih calon yang terbaik dari yang terbaik.Karena sudah takada pilihan lagi.Yang ada akhirnya timbul terpaksa dan terpaksa ataugolput. Tentunya sudah menjadi konsekwensi, bahwa semuanya tiket cawal berada ditangan partai. Sehingga partai mempunyai tanggung jawab moral untuk memilih pimpinan yang baik.
Genderang Pilkada kota Malang yang sudah mulai dibuka ini tampaknya belum ada gaungnya, masyarakat tampak santai-santai ajam dalam merespon, sudah ada beberapa calon yang mulai mengibarkan namanya selain Peni Suparto dari PDIP yang sudah mendeklarasikan untuk tanduk sebagai walikota juga aries pujangkoro dan Mohan Katelu yang ingin bertanding dengan Peni dengan melalui koalisi (Golkar-PAN) dan disusul PKS dengan menyodorkan Ah,ad Subcan untuk maju N1sedangkan yang saat inijuga siap bertanding Hasanudin salah seorang pengusaha Jakarta asal Malang yang ingin bertarung di Malang.Tentunya masyarakat harus mampu milikyang terbaik dari sejumlah tokoh yang ingin nakodai kota Malang. (*****)

Ada Apa Dengan RAPBD Pendidikan Kota ?

Malang Kota Pendidikan mustinya bisa tercermin dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat kota Malang yang jumlahnya tidak kurang dari 800 Ribu jiwa.Kita masih ingat ramai-ramainya SPP gratis kemudian muncul dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota Malang. Awalnya masyarakat kota Malang gemuyu mendengar angin surga yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, kenyataanya masih banyak pungutan di sekolah dengan melalui Komite Sekolah yang notabene sebagai mesin uang sekolah. Pada penerimaan sekolah tahun 2007 masyarakat kota Malang harus diahadapkan dengan putranya yang masuk SMU maupun SLTP, mereka masih banyak yang dikenakan biaya walaupun sudah ada dana bergulir, tak sedikit untuk SLTP mulai dari Rp. 1 Juta hingga Rp. 5 juta bila dianggap sekolah itu faforit.
Tentunya membuat orang tua mengelus dada, katanya dibantu pemerintah tapi pungutan di sekolah merajalelah. Dalam pandangan RAPBD kususnya pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang mematok angka yang cukup besar untuk meminta dana APBD yang nota bene uang rakyat, dari total anggaran Rp. 81 Milyar yang jumlahnya tidak sedikit. Tentunya dana yang cukup besar itu apakah kira-kira bisa sampai kemasyarakat semua, bahkan Malang Coruption Watch telah meworning dari anggaran yang diajukan sekitar Rp. 34 milyar dianggap cukup rawan, karena dari jumlah itu anggaran di pos yang diajukan cukup meragukan dan potensi di Korupsi.
Besarnya potensi korupsi itu didapat dari 91 poin dalam rancangan belanja langsung. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Zia’ul Haq.Dia membeberkan, beberapa poin dari 91 poin belanja itu di antaranya, pengadaan seragam siswa Rp 297 juta, pos rintisan wajib belajar (wajar) 12 tahun Rp 3,2 miliar. Juga, pos penyediaan jasa surat menyurat yang mencapi Rp 3 miliar. "Belum lagi, pos-pos lain yang intinya untuk peningkatan mutu ini dan peningkatan mutu itu. Rancangan belanja ini sebenarnya biasa. Tapi, semua menjadi tidak lazim karena banyak pos yang tak masuk akal, bahkan rancu," kata dia.Misalnya saja tentang seragam. Untuk anggaran seragam saja masih ratusan juta.
Selain itu juga poin pengadaan barang dan jasa serta poin belanja langsung yang mencapai Rp 171 miliar lebih sama sekali belum dibelejeti. "Kritik ini kami dasarkan pada APBD 2006 dan 2007. Kenapa di tahun itu pos-pos yang tak efektif dimasukkan lagi dalam rancangan APBD 2008," Sedangkan RAPBD untuk pendidikan dianggap belum pro rakyat, karena data yang ada dianggap belum ada data riil siswa miskin dan sekolah miskin di kota Malang yang dapat bantuan. (*****)