Berebut Tumpeng N1

Kota Malang yang merupakan buminnya kera ngalam ini mulai mencari pimpinan daerah. Tentunya bumi arema (arek Malang red) ini harus bisa dipimpin orang yang nafasnya seperti warga arema. Tentunya cari pimpinan tidak hanya bisamengeruk kekayaan dari bumi arema saja. Sehingga uang rakyat yang notabene diberikan melalui pajak pada daerah, hingga terwujud Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa dikembalikanke rakyat lagi, bukan untuk memperbesar perut para pejabat. Tentunya masyarakat harus bisa jeli dan waspodo, mana calon walikota yang memang benar memikirkan kemajuan kota Malang.Bukan hanya mengeruk kekayaan selanjutnya dibawah pensiun kedaerahnya.
Tentunya untuk memilih figur tidak mudah, karena yang cukup berperan saat ini yang menyodorkan calon adalah partai politik. Tentunya yang tahu persis baik buruknya, atau busuknyacalon walikota adalah partai politik.Karena rakyat walaupun melakukan pilihan langsung tidak bisa mengikuti proses awal dalam penggodokan calon. Parpol yang memiliki anggota dewan penuhlah yang akan mencarikan figur. Tentunya tanggung jawab moral yang diemban parpol, kalau sampai menyodorkan Cawal busuk. Rakyat selalu kebagian milih yang terbaik dari yang terjelek, sehingga tak pernah memilih calon yang terbaik dari yang terbaik.Karena sudah takada pilihan lagi.Yang ada akhirnya timbul terpaksa dan terpaksa ataugolput. Tentunya sudah menjadi konsekwensi, bahwa semuanya tiket cawal berada ditangan partai. Sehingga partai mempunyai tanggung jawab moral untuk memilih pimpinan yang baik.
Genderang Pilkada kota Malang yang sudah mulai dibuka ini tampaknya belum ada gaungnya, masyarakat tampak santai-santai ajam dalam merespon, sudah ada beberapa calon yang mulai mengibarkan namanya selain Peni Suparto dari PDIP yang sudah mendeklarasikan untuk tanduk sebagai walikota juga aries pujangkoro dan Mohan Katelu yang ingin bertanding dengan Peni dengan melalui koalisi (Golkar-PAN) dan disusul PKS dengan menyodorkan Ah,ad Subcan untuk maju N1sedangkan yang saat inijuga siap bertanding Hasanudin salah seorang pengusaha Jakarta asal Malang yang ingin bertarung di Malang.Tentunya masyarakat harus mampu milikyang terbaik dari sejumlah tokoh yang ingin nakodai kota Malang. (*****)

Ada Apa Dengan RAPBD Pendidikan Kota ?

Malang Kota Pendidikan mustinya bisa tercermin dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat kota Malang yang jumlahnya tidak kurang dari 800 Ribu jiwa.Kita masih ingat ramai-ramainya SPP gratis kemudian muncul dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota Malang. Awalnya masyarakat kota Malang gemuyu mendengar angin surga yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, kenyataanya masih banyak pungutan di sekolah dengan melalui Komite Sekolah yang notabene sebagai mesin uang sekolah. Pada penerimaan sekolah tahun 2007 masyarakat kota Malang harus diahadapkan dengan putranya yang masuk SMU maupun SLTP, mereka masih banyak yang dikenakan biaya walaupun sudah ada dana bergulir, tak sedikit untuk SLTP mulai dari Rp. 1 Juta hingga Rp. 5 juta bila dianggap sekolah itu faforit.
Tentunya membuat orang tua mengelus dada, katanya dibantu pemerintah tapi pungutan di sekolah merajalelah. Dalam pandangan RAPBD kususnya pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang mematok angka yang cukup besar untuk meminta dana APBD yang nota bene uang rakyat, dari total anggaran Rp. 81 Milyar yang jumlahnya tidak sedikit. Tentunya dana yang cukup besar itu apakah kira-kira bisa sampai kemasyarakat semua, bahkan Malang Coruption Watch telah meworning dari anggaran yang diajukan sekitar Rp. 34 milyar dianggap cukup rawan, karena dari jumlah itu anggaran di pos yang diajukan cukup meragukan dan potensi di Korupsi.
Besarnya potensi korupsi itu didapat dari 91 poin dalam rancangan belanja langsung. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Zia’ul Haq.Dia membeberkan, beberapa poin dari 91 poin belanja itu di antaranya, pengadaan seragam siswa Rp 297 juta, pos rintisan wajib belajar (wajar) 12 tahun Rp 3,2 miliar. Juga, pos penyediaan jasa surat menyurat yang mencapi Rp 3 miliar. "Belum lagi, pos-pos lain yang intinya untuk peningkatan mutu ini dan peningkatan mutu itu. Rancangan belanja ini sebenarnya biasa. Tapi, semua menjadi tidak lazim karena banyak pos yang tak masuk akal, bahkan rancu," kata dia.Misalnya saja tentang seragam. Untuk anggaran seragam saja masih ratusan juta.
Selain itu juga poin pengadaan barang dan jasa serta poin belanja langsung yang mencapai Rp 171 miliar lebih sama sekali belum dibelejeti. "Kritik ini kami dasarkan pada APBD 2006 dan 2007. Kenapa di tahun itu pos-pos yang tak efektif dimasukkan lagi dalam rancangan APBD 2008," Sedangkan RAPBD untuk pendidikan dianggap belum pro rakyat, karena data yang ada dianggap belum ada data riil siswa miskin dan sekolah miskin di kota Malang yang dapat bantuan. (*****)