Ada Apa Dengan RAPBD Pendidikan Kota ?

Malang Kota Pendidikan mustinya bisa tercermin dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat kota Malang yang jumlahnya tidak kurang dari 800 Ribu jiwa.Kita masih ingat ramai-ramainya SPP gratis kemudian muncul dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota Malang. Awalnya masyarakat kota Malang gemuyu mendengar angin surga yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, kenyataanya masih banyak pungutan di sekolah dengan melalui Komite Sekolah yang notabene sebagai mesin uang sekolah. Pada penerimaan sekolah tahun 2007 masyarakat kota Malang harus diahadapkan dengan putranya yang masuk SMU maupun SLTP, mereka masih banyak yang dikenakan biaya walaupun sudah ada dana bergulir, tak sedikit untuk SLTP mulai dari Rp. 1 Juta hingga Rp. 5 juta bila dianggap sekolah itu faforit.
Tentunya membuat orang tua mengelus dada, katanya dibantu pemerintah tapi pungutan di sekolah merajalelah. Dalam pandangan RAPBD kususnya pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang mematok angka yang cukup besar untuk meminta dana APBD yang nota bene uang rakyat, dari total anggaran Rp. 81 Milyar yang jumlahnya tidak sedikit. Tentunya dana yang cukup besar itu apakah kira-kira bisa sampai kemasyarakat semua, bahkan Malang Coruption Watch telah meworning dari anggaran yang diajukan sekitar Rp. 34 milyar dianggap cukup rawan, karena dari jumlah itu anggaran di pos yang diajukan cukup meragukan dan potensi di Korupsi.
Besarnya potensi korupsi itu didapat dari 91 poin dalam rancangan belanja langsung. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Zia’ul Haq.Dia membeberkan, beberapa poin dari 91 poin belanja itu di antaranya, pengadaan seragam siswa Rp 297 juta, pos rintisan wajib belajar (wajar) 12 tahun Rp 3,2 miliar. Juga, pos penyediaan jasa surat menyurat yang mencapi Rp 3 miliar. "Belum lagi, pos-pos lain yang intinya untuk peningkatan mutu ini dan peningkatan mutu itu. Rancangan belanja ini sebenarnya biasa. Tapi, semua menjadi tidak lazim karena banyak pos yang tak masuk akal, bahkan rancu," kata dia.Misalnya saja tentang seragam. Untuk anggaran seragam saja masih ratusan juta.
Selain itu juga poin pengadaan barang dan jasa serta poin belanja langsung yang mencapai Rp 171 miliar lebih sama sekali belum dibelejeti. "Kritik ini kami dasarkan pada APBD 2006 dan 2007. Kenapa di tahun itu pos-pos yang tak efektif dimasukkan lagi dalam rancangan APBD 2008," Sedangkan RAPBD untuk pendidikan dianggap belum pro rakyat, karena data yang ada dianggap belum ada data riil siswa miskin dan sekolah miskin di kota Malang yang dapat bantuan. (*****)